Skip to main content

PPn di Restoran (?)

A. Permasalahan

Tentunya kita pernah makan di restoran. McDonald misalnya. Pernahkah Anda melihat struk pembayarannya? Pasti akan tertera, ‘PPN 10%’. Lantas kita tak acuh. Tanpa pernah bertanya, benarkah ada PPN yang dikenakan di restoran?

PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang sebelumnya bernama Pajak Penjualan memang terasa belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat yang rata-rata awam dengan hal ini. Seperti kasus pajak restoran, kami sendiri – sebelum belajar pengantar pajak – beranggapan bahwa penetapan PPN di restoran adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Muncul pikiran, mungkin pajak diberlakukan atas tempat, atau penjualannya. Dengan diri kami sebagai sample yang salah kaprah ini, kami perkirakan tidak kurang dari 80% masyarakat juga berpikir sama. Bahwa tidak ada masalah dalam penetapan PPN di restoran.

B. Pembahasan

Sebelum melangkah jauh, kita perlu meninjau, apa saja yang termasuk barang dan jasa yang kena pajak. Sejak 1 Januari 1995 (dari rangkaian Pasal 4 dan Pasal 16C serta Pasal 16D UU PPN 1984), objek PPN dapat disusun sebagai berikut :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

b. Impor Barang Kena Pajak

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean

f. Ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain

h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari kedelapan objek PPN tersebut, adakah yang mengarah pada pengenaan PPN di restoran?

Dalam hal ini, kita perlu memperjelas arti dari restoran dan pengusaha arti restoran tersebut. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan atau catering. Sedangkan Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dari rujukan pengertian di atas, Pajak Restoran mendekati objek PPN (c). Dalam UU no.11 Tahun 1994, Jasa Kena Pajak didefinisikan sebagai setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau peruatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
Berdasarkan pengertian tersebut, Restoran tidak termasuk Jasa Kena Pajak.

(Mungkin) Karena inilah, dalam pasal 4A UU PPN 1984, dikatakan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya adalah bukan barang atau jasa kena pajak.

Lantas muncul pertanyaan, apa sebenarnya pajak restoran ini?

Kami menemukan sebuah artikel yang menarik, dengan judul “Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Dikatakan bahwa, pada tahun 2003, realisasi penerimaan pajak restoran di Ponorogo mencapai Rp. 164.650.448. Dan di 2004 meningkat menjadi Rp. 299.923.523 atau mencapai 160,02 %. Angka ini sungguh signifikan. Belum lagi ditambah faktor tidak disetorkannya pajak terkait. Hal ini terjadi karena pemungutan pajak restoran ini adalah self assestment. Artnya bahwa, mungkin saja ada penyelewengan dalam pemungutan atau penyerahannya. Misalnya ada restoran yang belum berhak memungut pajak ini malah memungutnya.

Pajak Restoran, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan Pajak Kabupaten/Kota dan dipungut sesuai peraturan daerah. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran terhadap restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak adalah berdasarkan pembayaran terhadap restoran dengan tariff 10%. Berasas domisili, artinya pajak dipungut di wilayah yang bersangkutan. Dan masa pajaknya adalah 1 (satu) tahun.

Jelas adanya bahwa pajak restoran adalah pajak daerah yang dipungut oleh daerah. Bukan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh Dirjen Pajak.

Comments

Popular posts from this blog

70 Kata-Kata Sok Bijak Mereka

1. Marah itu gampang. Tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar itu yang sulit. (Aristoteles)

2. Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup. (John Pattrick).

3. Jangan pernah melupakan apa pun yang dikatakan seseorang ketika ia marah, karena akan seperti itu pulalah perlakuannya pada Anda. (Henry Ward Beecher)

4. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Chuchill)

5. Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian, watak terbentuk dalam riak besar kehidupan. (Goethe)

6. Secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati, tapi kenyataannya justru sebaliknya – Karena tak semuanya mudah dinikmati. (Charles Lamb)

7. Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur. (Richard Wheeler)

8. Bila Anda ing…

Puisi Pringadi Abdi Surya, diterjemahkan oleh John H. McGlynn

The Last Rain in Memory

I will set aside this mist for you
until the time comes to meet
for leaves have only just begun to grow
after the curse of a century of drought
for my failure as a man to turn stones
into gold

an elderly alchemist named khidir
who disappeared into eternity
left a message for me:

even one drop of the bitter rain that fell that evening
is capable of becoming a new world

no one knows, I've even concealed my shadow
in that old and windowless house
and that I'm looking now for other shadows
cast by a woman with reddened lips

upon seeing her, the rain will lessen
and everyone will begin to affirm the feeling of pain

I will set aside this mist for you
until the time comes to meet
and the leaves that are styudying to write down names
don't come to know how your name is spelled

as death or as love

(2014)

John H. McGlynn adalah seorang penerjemah dan editor berkebangsaan Amerika yang telah tinggal di Indonesia sejak 1976.Selain sebagai Ketua Lontar[10], ia jug…

4 Musim Cinta

Ketika Timor Timur di ambang disintegrasi, kerusahan pecah. Banyak kantor pemerintahan tutup. Semua pegawai negeri pusat pulang ke daerahnya masing-masing. Namun, satu kantor harus bertahan. Kantor itu dikenal dengan nama Kantor Kas Negara. Sampai seorang pegawainya yang memberanikan diri dan harus datang ke kantor dicegat oleh Fretilin, ditanyai, ditodong senjata, hendak kemana dan siapa. Ia menjawab ia pegawai Kantor Kas Negara. Seketika itu juga ia dilepaskan. Kantor Kas Negara adalah kantor terakhir yang bertahan dan menjadi identitas negara saat itu.
Begitu pun ketika terjadi tsunami di Aceh. Kantor yang pertama kali harus dipulihkan adalah KPPN Khusus Aceh. Kantor Kas Negara (sekarang bernama KPPN) adalah jantung sekaligus darahnya negara. Keberadaannya adalah keniscayaan. Ia hadir bukan karena ada potensi pendapatan yang besar di daerah itu, melainkan karena ia harus hadir untuk menghidupi perekonomian dengan salah satunya mencairkan dana APBN.
Sekelumit cerita itu menjadi pen…